Chandra Ekajaya – Nenek Asyani Vs Pembakar Hutan

Chandra Ekajaya ” KETIDAK ADILAN HUKUM NENEK ASYANI DAN PT BUMI MEKAR HIJAU “

Chandra Ekajaya

Chandra Ekajaya – Asyani, nenek berusia 63 tahun yang akrap di panggil bu muaris warga, warga asli jati Banteng Situbondo. Nenek Asyani yang kerap sakit sakitan ini menjalani penahanan dengan kasus ilegal logging.

Kasus yang menjerat Asiani bermula dari laporan Perhutani ke Polsek Jati benteng atas hilangnya sejumlah kayu jati di kawasan Jatibenteng pada Juli 2014. Polisi lalu melakukan penyelidikan dengan memeriksa tukang kayu bernama Sucipto.Chandra Ekajaya

Chandra Ekajaya – Jaksa mendakwa Nenek Asyani mencuri 7 kayu Pohon Jati, dengan ancaman 5 tahun Penjara. Tapi Kuasa hukum terdakwa menyatakan ada rekayasa perkara, karena Nenek Asyani mengambil kayu batang pohon jati , di lahan sendiri ini diperkuat oleh desa dan hak kepemilikan.

Selain itu yang memotong Jati tersebut Bukan terdakwa, melainkan suaminya yang kini sudah meninggal.nenek asyani

Kuasa Hukum Nenek Asyani Menyatakan “melihat lokasi langsung, maka semakin menunjukkan tuduhan pihak perhutani, pemeriksaan yang di lakukan oleh aparat kepolisian dan dakwa-an oleh kuasa penuntut umum ini adalah abal-abal, Tuduhan ini semakin terlihat bahwa tuduhan ini adalah sebagai rekayasa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah”,

Pengacara ini mangatakan bahwa indikasi bahwa kayu yang ada disini nyata bahwa diameter hanya 15 cm panjangnya juga hanya 1,5 pembakaran hutan yang meter, padahal di dalam bukti-bukti yang ada sekarang.

Di dalam artikel ini, Yohanes Chandra Ekajaya mengungkapkan ada ketidak adilan dan kejanggalan rekayasa pemerintahan pada kasus Nenek Asyani ini, Di bandingkan dengan kasus pembakaran hutan yang dilakukan oleh PT Bumi Mekar Hijau, dengan Gugatan perdata senilai Rp 7,9 Triliun dari Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan (LHK), dengan ini semakin terlihat kejanggalan yang di lakukan oleh pemerintahan.

Majelis Hakim dengan argumennya menyatakan bahwa kebakaran tak merusak lahan karena masih bisa di tumbuhi akasia.

“Tanpa mencampuri independensi hakim dalam memutus suatu perkara, ada baiknya hakim tidak sekadar menggunakan kacamata kuda yuridis an sich,” kata anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu, dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/1/2015).

Baca Juga :Johanes Chandra Ekajaya : Yang perlu diketahui seputar Wanita dan Seks

Masinton mengatakan, kebakaran hutan dan lahan juga merugikan jutaan masyarakat yang wilayahnya terdampak.

Oleh karena itu, aspek sosiologis dan psikologis masyarakat juga harusnya menjadi pertimbangan hakim.

“Tentu putusan majelis hakim ini dirasa tidak adil untuk masyarakat luas yang selama ini merasakan dampak dari perusakan dan pembakaran lahan hutan yang dilakukan oleh perusahaan BMH,” ucap politisi PDI-P ini.

Masinton menambahkan, seharusnya majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang diketuai oleh Parlas Nababan serta beranggotakan Eliwaty dan Sudjito ini bisa mengacu pada putusan hakim sebelumnya sebagai dasar yurisprudensi.

Chandra Ekajaya

menurut Yohanes Chandra Ekajaya,Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan bagi masyarakat, kini telah berubah menjadi sebuah mesin pembunuh karena masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan akan semakin terhimpit oleh kejamnya hukum.

kasus nenek asyani dan kasus pembakaran hutan ini semakin meperlihatkan bahwa yang berkuasa yang mempunyai kuasa, tidak melihat keadilan dan selalu mementingkan kekuasa annya.

Menurut Yohanes Chandra Ekajaya – hampir disetiap aspek kehidupan dipenuhi oleh berbagai macam jenis penguasa. Praktik penyelewengan dalam poses penegakan hukum seperti mafia hukum di peradilan, atau peradilan yang dapat memutar balikan fakta.